Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan kembali komitmennya dalam mengatasi permasalahan di Pulau Enggano, pulau terluar Indonesia yang masuk dalam wilayah provinsi tersebut. Klaim yang menyebutkan Pemprov Bengkulu lamban dalam menangani masalah di pulau tersebut dibantah keras oleh kuasa hukum pemerintah provinsi. Mereka menekankan bahwa berbagai upaya telah dilakukan sejak Gubernur Helmi Hasan menjabat.
Berbagai langkah konkret telah dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan di Pulau Enggano, mulai dari infrastruktur hingga aksesibilitas. Pemprov Bengkulu juga berupaya keras untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok masyarakat Enggano tetap tercukupi.
Upaya Pemprov Bengkulu Atasi Permasalahan Pulau Enggano
Sejak awal kepemimpinannya, Gubernur Helmi Hasan langsung mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan di Pulau Enggano. Langkah pertama yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Pelindo untuk mengatasi pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, yang merupakan akses vital bagi Pulau Enggano.
Gubernur Helmi secara langsung mengunjungi kantor pusat Pelindo dan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat proses pengerukan. Permasalahan ini memang kompleks, melibatkan banyak instansi dan kementerian. Namun demikian, komitmen untuk menyelesaikannya tetap tinggi.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kementerian Terkait
Pemprov Bengkulu aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan dalam mengatasi masalah di Pulau Enggano. Hasilnya, berbagai bantuan mulai berdatangan.
Kementerian Sosial memberikan bantuan untuk pembangunan lumbung bencana, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan berupa kapal Orca yang berkapasitas 100 orang untuk melayani perjalanan warga Enggano ke Bengkulu. KKP juga tengah di lobi untuk menyediakan pesawat guna mempermudah akses ke Pulau Enggano.
Instruksi Presiden dan Tim Koordinasi
Puncak dari upaya tersebut adalah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 pada tanggal 24 Juni 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Inpres ini secara khusus menangani persoalan Enggano dan alur Pelabuhan Pulau Baai.
Menindaklanjuti Inpres tersebut, Gubernur Helmi membentuk Tim Koordinasi Penanganan Keadaan Tertentu Pulau Enggano dan Alur Pulau Baai yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Tim ini bertugas untuk memastikan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan berjalan dengan lancar dan efektif.
Langkah-langkah Konkret yang Telah Dilakukan
- Pemprov Bengkulu memastikan kecukupan pasokan pangan dan bahan bakar minyak di Enggano.
- Bantuan transportasi diberikan kepada warga Enggano.
- Warga Enggano yang membutuhkan perawatan medis dirujuk ke Rumah Sakit M. Yunus, Kota Bengkulu.
- Program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dari KKP juga dijalankan di Enggano.
Pemprov Bengkulu secara konsisten berupaya memastikan kesejahteraan masyarakat Pulau Enggano. Berbagai program bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, terus digulirkan. Komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan upaya ini. Dengan langkah-langkah yang terukur dan kolaboratif ini, diharapkan permasalahan di Pulau Enggano dapat teratasi secara berkelanjutan.
