Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan perluasan program Sekolah Rakyat dengan penambahan 100 lokasi baru. Sekolah-sekolah ini direncanakan akan mulai beroperasi antara Agustus dan September 2025. Langkah ini merupakan respons terhadap tingginya angka anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah berupaya mengatasi kendala akses pendidikan, bukan hanya biaya sekolah, tetapi juga biaya-biaya pendukung lainnya.
Ekspansi Sekolah Rakyat: Menangani Masalah Anak Tidak Sekolah
Program Sekolah Rakyat, gagasan Presiden Prabowo Subianto, bertujuan mengatasi permasalahan tingginya angka anak yang tidak bersekolah di Indonesia. Data BPS menunjukkan jumlah yang mengkhawatirkan di berbagai jenjang pendidikan.
Tercatat 227 ribu anak usia SD, 499 ribu anak usia SMP, dan 3,4 juta anak usia SMA belum atau tidak pernah bersekolah. Angka ini menunjukkan urgensi perluasan akses pendidikan di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, mewakili Menteri Sosial Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa program ini membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. Perluasan ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif pemerintah untuk mengatasi kemiskinan.
Strategi Perluasan dan Implementasi Sekolah Rakyat
Pemerintah akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah sebagai lokasi tambahan Sekolah Rakyat. Hal ini merupakan bagian dari tahap rintisan kedua program tersebut.
Sebanyak 100 lokasi BLK akan disiapkan untuk menampung 100 sekolah baru. Penambahan ini akan menambah jumlah total Sekolah Rakyat menjadi 200 sekolah.
Untuk tahap awal, 100 sekolah rintisan telah beroperasi sejak Juli 2025. Pembangunan 100 sekolah baru di lahan seluas 6,3 hingga 10 hektare akan dimulai pada Agustus 2025.
Sekolah-sekolah tersebut akan menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Setelahnya, gedung akan dikembalikan ke pemerintah daerah dalam kondisi layak pakai.
Konsep Sekolah Rakyat mengadopsi model SMA Taruna Nusantara, dengan fasilitas lengkap yang dibiayai APBN. Sekolah ini akan menyediakan pendidikan SD, SMP, dan SMA dalam satu kompleks.
Pemberdayaan Holistik: Pendidikan dan Ekonomi Keluarga
Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan formal. Program ini juga menekankan pada penguatan karakter, literasi digital, dan pelatihan keterampilan.
Tujuannya adalah untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Pelatihan keterampilan diberikan untuk membekali siswa dengan kemampuan yang dibutuhkan di masa depan.
Program ini juga mencakup pemberdayaan ekonomi keluarga siswa. Pemerintah akan memperbaiki rumah tidak layak huni milik orang tua siswa dan memberikan program pemberdayaan ekonomi.
Kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat penting. Saat ini, 357 provinsi, kabupaten, dan kota telah bergabung. Namun, pemerintah berharap lebih banyak daerah dapat berpartisipasi.
Dengan penambahan 100 lokasi baru, diharapkan lebih banyak anak Indonesia dapat mengakses pendidikan berkualitas dan keluarga mereka mendapatkan dukungan ekonomi. Program ini merupakan langkah penting untuk mencapai Indonesia Emas 2045.