Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan komitmennya untuk terus menyelaraskan reformasi birokrasi dengan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikannya di Jakarta, Sabtu lalu, menekankan pentingnya adaptasi dan responsivitas birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat.
Reformasi birokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo diarahkan untuk menciptakan sistem yang lebih responsif, efisien dalam pengelolaan anggaran, dan mampu menjalankan kebijakan secara cepat dan tepat. Inilah kunci utama yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan reformasi.
Reformasi Birokrasi Berbasis Kolaborasi, Kapabilitas, dan Integritas
Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) yang tengah disusun akan berfokus pada tiga pilar utama: kolaborasi, kapabilitas, dan integritas. Ketiga pilar ini diyakini sebagai kunci untuk mewujudkan layanan publik yang berpusat pada manusia (human-based).
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang baru diperkenalkan oleh Kementerian PANRB akan mendorong sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini untuk memastikan tercapainya target pembangunan nasional secara kolaboratif, efektif, dan efisien.
SAKP: Menuju *Shared Outcomes* dalam Pembangunan Nasional
SAKP dirancang untuk menggantikan pendekatan lama yang bersifat instansional dan terkotak-kotak. Sistem lama seringkali tidak selaras dan menghambat pencapaian tujuan bersama.
Pendekatan *shared outcomes* dalam SAKP memastikan kinerja utama kementerian/lembaga mendukung pencapaian Astacita. Astacita merujuk pada substansi pokok RPJPN, RPJMN, dan isu strategis lainnya, yang diterjemahkan dalam IKU lintas sektor. IKU ini akan dievaluasi melalui kebijakan reformasi birokrasi dan SAKP.
Dukungan Reformasi Birokrasi terhadap Program Prioritas Nasional
Reformasi birokrasi juga dirancang untuk mendukung program prioritas pemerintahan, termasuk ketahanan pangan, program makan bergizi gratis (MBG), dan sekolah rakyat. Setiap program membutuhkan pendekatan dan strategi yang berbeda.
Untuk ketahanan pangan, Kementerian PANRB memastikan setiap kementerian/lembaga memiliki tugas dan peran yang saling melengkapi. Koordinasi dan sinergi antar-lembaga sangat krusial dalam hal ini.
Ketahanan Pangan: Sinergi Lintas Sektor
Pencapaian ketahanan pangan nasional membutuhkan sinergi lintas sektor dan instansi. Hal ini memastikan keberlanjutan dan efisiensi program. Setiap pihak memiliki peran strategis yang saling mendukung.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Pendekatan Holistik
Program MBG membutuhkan pendekatan holistik, melibatkan berbagai sektor dan aktor. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilannya.
Sekolah Rakyat: Penataan Kelembagaan dan SDM
Kementerian PANRB berperan dalam memastikan proses penataan kelembagaan dan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk program sekolah rakyat berjalan dengan baik. Hal ini untuk mendukung kelancaran program.
Secara keseluruhan, reformasi birokrasi di bawah kepemimpinan Menteri Rini Widyantini menekankan pada kolaborasi, efisiensi, dan responsivitas. Dengan pendekatan *shared outcomes* melalui SAKP dan dukungan terhadap program prioritas nasional, diharapkan reformasi ini dapat membawa perubahan signifikan bagi pelayanan publik di Indonesia. Integrasi dan sinkronisasi kebijakan antar sektor menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan tersebut. Komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan terkini juga akan menjadi landasan keberhasilan program-program tersebut.
