Pemerintah Indonesia menegaskan belum menerima komunikasi resmi dari Brasil terkait meninggalnya Juliana Marins di Gunung Rinjani. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra, menanggapi pernyataan dari pihak Brasil yang menyuarakan keprihatinan atas insiden tersebut. Pernyataan-pernyataan tersebut disampaikan oleh lembaga independen Brasil, bukan oleh pemerintah Brasil secara langsung.
Suara-suara yang menyerukan investigasi internasional dan penuntutan terhadap pemerintah Indonesia berasal dari The Federal Public Defender’s Office of Brazil (FPDO). Lembaga ini, setara dengan Komnas HAM di Indonesia, fokus pada advokasi kasus pelanggaran HAM di Brasil. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi guna mengungkap fakta kematian Juliana.
Klarifikasi Pemerintah Indonesia: Belum Ada Nota Diplomatik Resmi dari Brasil
Pemerintah Indonesia menekankan bahwa hingga saat ini belum menerima surat resmi atau nota diplomatik dari Pemerintah Brasil terkait kematian Juliana Marins. Semua pernyataan yang beredar di media internasional sejauh ini berasal dari FPDO, sebuah lembaga independen di Brasil yang menangani advokasi pelanggaran HAM.
FPDO memang telah mengeluarkan pernyataan yang cukup keras, bahkan mengancam akan membawa kasus ini ke ranah internasional. Namun, Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan mudah dilakukan karena Indonesia tidak terikat konvensi atau anggota komisi yang dimaksud oleh FPDO.
Investigasi Internal dan Keterbukaan Pemerintah Indonesia
Walaupun belum ada permintaan resmi dari pemerintah Brasil, Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terkait kematian Juliana. Aparat penegak hukum saat ini sedang menyelidiki berbagai kemungkinan kelalaian yang mungkin terjadi.
Penyelidikan mencakup berbagai pihak terkait, termasuk biro perjalanan, pemandu wisata, pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani, dan tim SAR. Fokus penyelidikan adalah memastikan prosedur keselamatan dan evakuasi telah dijalankan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Kondisi medan yang sulit dan cuaca ekstrem juga akan menjadi pertimbangan dalam penyelidikan.
Tawaran Kerja Sama Investigasi dengan Brasil
Meskipun pemerintah Indonesia menegaskan posisi hukum internasionalnya, pemerintah tetap terbuka untuk bekerja sama dengan Brasil. Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra bahkan secara khusus menawarkan kerja sama investigasi atau *joint investigation*.
Kerja sama investigasi ini dianggap lebih efektif daripada langsung membawa kasus ini ke ranah internasional. Hal ini bertujuan untuk mengungkap fakta secara transparan dan objektif, guna menentukan langkah hukum selanjutnya. Proses investigasi bersama dianggap sebagai cara yang lebih terukur dan konstruktif untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemerintah Indonesia berharap agar kerja sama ini dapat dilakukan agar fakta kematian Juliana dapat terungkap secara adil dan transparan, baik bagi keluarga Juliana, masyarakat Indonesia, maupun masyarakat Brasil. Komitmen terhadap keterbukaan informasi dan penyelesaian masalah secara profesional tetap menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini. Kejadian ini diharapkan tidak akan mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dan Brasil.
