Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian dan riset intensif untuk percepatan penanganan masalah kesehatan di Papua, khususnya eliminasi malaria. Beliau menyatakan bahwa penanganan masalah kesehatan yang kompleks di Papua tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan saja. Sinergi nyata dibutuhkan dari tingkat pusat hingga pemerintahan terkecil di wilayah tersebut.
Penanganan malaria dan isu kesehatan lainnya di Papua memerlukan pendekatan yang komprehensif. Tantangan geografis dan kondisi isolasi di banyak wilayah Papua seringkali menghambat intervensi kesehatan yang optimal.
Riset sebagai Kunci Pemecahan Masalah Kesehatan di Papua
Wamendagri Ribka Haluk menyampaikan hal tersebut dalam forum strategis *Side Meeting: High-Level Forum with Six Governors*, bagian dari rangkaian kegiatan “9th Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination” di Badung, Bali. Beliau menyoroti perlunya riset khusus untuk memahami kompleksitas masalah kesehatan di Papua, meliputi malaria, HIV/AIDS, TBC, dan penyakit lainnya.
Riset yang terarah akan menjadi dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran dan efektif. Hasil riset ini dapat membantu mengidentifikasi kendala utama dan merumuskan strategi intervensi yang sesuai dengan kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat Papua.
Pentingnya Pendekatan Preventif dan Kuratif Serta Penguatan Infrastruktur Kesehatan
Selain riset, Wamendagri juga menekankan pentingnya pendekatan preventif dan kuratif dalam penanganan masalah kesehatan di Papua. Hal ini mencakup mendorong gerakan hidup sehat di masyarakat, serta sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit.
Penguatan infrastruktur kesehatan juga menjadi krusial. Penyediaan tenaga kesehatan yang memadai, peralatan kesehatan yang lengkap, dan infrastruktur yang mendukung merupakan faktor kunci keberhasilan program kesehatan di Papua.
Komitmen Pemerintah Pusat dan Pembangunan Rumah Sakit Tipe A/B di Papua
Pemerintah pusat berkomitmen penuh dalam mendukung sektor kesehatan di Papua sebagai fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045. Komitmen ini tercermin dalam upaya berkelanjutan Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Kesehatan dalam menangani persoalan kesehatan nasional.
Wamendagri Ribka Haluk menyampaikan harapannya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mendorong pembangunan rumah sakit tipe A atau B di setiap provinsi di Papua. Beliau menilai hal ini sangat mendesak untuk memastikan akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Papua. Kemendagri siap berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, Menko, dan para Gubernur di Papua untuk merancang skema pembangunan rumah sakit tersebut.
Pemerintah daerah juga didorong untuk berinovasi dalam mencari solusi dan mengembangkan strategi lokal yang efektif dalam mengatasi kendala kesehatan di wilayahnya. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan program kesehatan di masa mendatang.
Bonus demografi yang dimiliki Indonesia harus dimaksimalkan dengan memastikan masyarakat Indonesia, khususnya di Papua, sehat dan cerdas. Kesehatan yang baik merupakan modal dasar untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif.
Forum tersebut dihadiri oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan para gubernur atau perwakilan dari enam provinsi di Papua. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk mengatasi masalah kesehatan di Papua. Kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berbasis riset diharapkan dapat menghadirkan keadilan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya ini merupakan langkah penting menuju visi Indonesia Emas 2045.
