Dugaan peredaran beras oplosan yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta tengah menjadi sorotan. Anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan diproses secara hukum. Kepercayaan publik terhadap keamanan pangan di Jakarta sedang dipertaruhkan.
Langkah tegas diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan beras di Jakarta. Hal ini penting untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas harga pangan.
Desakan Audit Independen dan Investigasi Menyeluruh
Rio Sambodo menekankan perlunya audit independen dan investigasi menyeluruh terhadap seluruh gudang BUMD pangan DKI Jakarta. Langkah ini dinilai krusial untuk mengungkap dugaan praktik pengoplosan beras secara tuntas.
Investigasi harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Hasilnya harus dipublikasikan kepada publik untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Dia juga meminta diperkuatnya sistem pelacakan digital stok beras. Sistem ini harus mampu melacak pergerakan beras dari gudang hingga ke konsumen secara *real-time*, termasuk informasi harga dan ketersediaan.
Peran Kolaborasi Antar Instansi dan Penguatan Pengawasan
Kolaborasi yang intensif antara BUMD, Bulog, dan kepolisian dinilai penting untuk mengawasi rantai pasok beras secara efektif. Sidak rutin di pasar induk seperti Cipinang perlu ditingkatkan.
Sanksi tegas harus diberikan kepada pelaku penimbunan atau pemalsuan beras. Hal ini untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa mendatang.
Komisi B DPRD DKI Jakarta akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap BUMD pangan. Penataan sistem rekrutmen dan pengawasan internal juga menjadi fokus evaluasi tersebut.
Tanggapan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, telah memberikan keterangan terkait dugaan beras oplosan yang melibatkan BUMD berinisial FS.
FS telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan. Pemanggilan selanjutnya akan dilakukan setelah hasil analisis sampel oleh Satgas Pangan selesai.
Dinas KPKP DKI Jakarta menggunakan beras merek SP dan SR produksi FS untuk program pangan bersubsidi. Pengujian kualitas beras secara berkala telah dilakukan di laboratorium terakreditasi.
Pengujian dilakukan minimal tiga kali setahun untuk memastikan mutu beras yang disalurkan sesuai standar. Sampel diambil langsung dari gudang FS.
Kasus dugaan beras oplosan ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap rantai pasok pangan di Jakarta. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pangan menjadi kunci untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas harga. Langkah-langkah tegas dan kolaborasi antar instansi diharapkan mampu mencegah praktik-praktik curang dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.
Ke depannya, sistem pengawasan yang lebih canggih dan transparan perlu dikembangkan. Hal ini penting untuk menjamin keamanan dan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengawasan internal di BUMD juga merupakan hal yang krusial.
