Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu strategi yang ditekankan adalah optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Peningkatan PAD sangat krusial untuk mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Mendagri juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Optimalisasi BUMD sebagai Upaya Peningkatan PAD
Mendagri Tito Karnavian baru-baru ini menyampaikan pentingnya penguatan BUMD dalam meningkatkan PAD. Hal ini disampaikan usai pengukuhan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025-2030. Beliau bahkan mengusulkan pembentukan direktorat jenderal khusus di Kementerian Dalam Negeri yang menangani masalah BUMD. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mendorong optimalisasi peran BUMD.
BUMD yang dikelola secara profesional dan transparan dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan. Investasi dan pengembangan BUMD perlu dilakukan secara terencana dan terukur, dengan memperhatikan potensi sektor ekonomi daerah masing-masing. Kerjasama dengan pihak swasta juga dapat menjadi kunci kesuksesan dalam pengembangan BUMD.
Permudah Perizinan dan Dorong Peran Swasta
Selain optimalisasi BUMD, Mendagri juga menekankan pentingnya kemudahan perizinan berusaha untuk meningkatkan PAD. Ekosistem bisnis yang kondusif akan menarik minat investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah.
Kepala daerah perlu menciptakan iklim investasi yang ramah dan transparan. Biurokrasi yang efisien dan minim hambatan akan menarik investor, baik skala kecil maupun besar. Dengan demikian, perekonomian daerah akan tumbuh, dan secara otomatis meningkatkan PAD.
Pencegahan Korupsi dan Solusi Kolaboratif
Mendagri mengingatkan kepala daerah untuk menghindari praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berbagai modus korupsi sudah dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum, sehingga tindakan tegas akan diberikan kepada para pelaku. Integritas dan transparansi dalam pemerintahan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan daerah, Mendagri menyarankan APKASI membentuk forum internal. Forum ini akan melibatkan instansi terkait untuk menginventarisasi dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten. Mendagri bahkan berjanji untuk hadir langsung bersama jajarannya di Kementerian Dalam Negeri untuk membantu mencari solusi bersama.
Sinergi Pusat dan Daerah untuk Kemajuan Bersama
Pemerintah pusat berkomitmen untuk mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Dukungan ini akan diberikan melalui berbagai program dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Dengan optimalisasi BUMD, kemudahan perizinan, pencegahan korupsi, dan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, diharapkan PAD dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan PAD ini nantinya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah kunci untuk membangun Indonesia yang maju dan sejahtera.
