Pemerintah Indonesia tengah berupaya melakukan reformasi besar-besaran dalam pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Langkah ini ditandai dengan rencana penyerahan penuh pengelolaan haji kepada Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BPJU), serta revisi Undang-Undang (UU) Haji yang tengah dibahas DPR.
Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, memberikan pengalaman beribadah yang lebih baik bagi jamaah Indonesia.
BPJU: Satu Atap untuk Ibadah Haji dan Umrah
Ke depan, seluruh aspek penyelenggaraan haji dan umrah akan diintegrasikan di bawah naungan BPJU. Hal ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk menciptakan sistem yang lebih terorganisir dan transparan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini menunggu finalisasi RUU Haji yang dibahas DPR. RUU ini diharapkan dapat memberikan payung hukum yang komprehensif bagi operasional BPJU.
Proses ini berjalan paralel dengan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan layanan di masa mendatang.
Transisi Pengelolaan Haji dari Kemenag ke BPJU
Pada tahun 1446 H/2025, Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dengan BPJU dalam penyelenggaraan haji. Ini menandai awal transisi pengelolaan haji dari Kemenag ke BPJU.
Sejumlah pejabat Kemenag dan BPJU telah menyatakan bahwa penyelenggaraan haji tahun 1447 H/2026 kemungkinan besar akan sepenuhnya dikelola oleh BPJU. Hal ini didukung oleh rencana revisi UU Haji.
Revisi UU Haji ini bertujuan untuk secara resmi menetapkan BPJU sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
Potensi Transformasi BPJU Menjadi Kementerian Haji dan Umrah
Kepala BPJU, Mochamad Irfan Yusuf, bahkan telah menyatakan kesiapan lembaganya untuk bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah pada tahun 2026.
Langkah ini diyakini akan semakin memperkuat peran BPJU dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Visi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Transformasi ini akan memberikan otoritas yang lebih luas kepada BPJU dalam mengatur dan mengelola seluruh aspek penyelenggaraan haji dan umrah, termasuk dalam hal regulasi, keuangan, dan kerjasama internasional.
Dengan demikian, transformasi ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan jamaah haji Indonesia secara signifikan.
Reformasi penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi para jamaah. Dengan integrasi pengelolaan di bawah BPJU dan dukungan regulasi yang komprehensif, Indonesia diharapkan dapat mengelola ibadah haji dan umrah dengan lebih efisien dan transparan di masa depan.
Proses transisi ini membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, DPR, dan berbagai stakeholder lainnya. Keberhasilannya akan memberikan dampak positif yang besar bagi jutaan jamaah haji Indonesia.
