Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bergerak cepat menanggapi laporan penahanan ijazah yang dialami Hebben Tarnando oleh PT Duta Palma. Kasus ini dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, dan Kemenaker langsung menyatakan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Langkah tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja.
Pihak Kemenaker akan memanggil PT Duta Palma untuk meminta klarifikasi terkait tuduhan tersebut. Proses hukum akan tetap berjalan sesuai koridor yang berlaku.
Kemenaker Panggil PT Duta Palma untuk Klarifikasi
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel), secara langsung menyatakan bahwa Kemenaker akan memanggil PT Duta Palma. Tujuannya adalah untuk mendapatkan klarifikasi atas tuduhan penahanan ijazah yang dilakukan terhadap Hebben Tarnando.
Pemanggilan ini merupakan langkah awal dalam proses investigasi yang dilakukan Kemenaker. Pihak perusahaan diharuskan memberikan penjelasan dan bukti-bukti yang terkait dengan kasus ini.
Pendampingan Hukum dan Perlindungan Pekerja
Selain memanggil PT Duta Palma, Kemenaker juga menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan hukum kepada Hebben Tarnando. Pendampingan ini diberikan secara gratis sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja yang mengalami ketidakadilan.
Wamenaker Noel menyampaikan bahwa setiap pekerja berhak untuk bersuara dan melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di tempat kerja. Kemenaker berkomitmen untuk memastikan tidak ada pekerja yang mengalami kriminalisasi karena melaporkan hal tersebut.
Jaminan Pendampingan Hukum Gratis
Kemenaker memastikan bahwa pendampingan hukum yang diberikan kepada Hebben Tarnando dan pekerja lainnya bersifat gratis. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan bagi pekerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
Tujuannya adalah agar pekerja merasa aman dan terlindungi saat melaporkan pelanggaran yang terjadi di tempat kerja tanpa harus menanggung beban biaya hukum.
Penyelidikan dan Sanksi Terhadap PT Duta Palma
Kemenaker akan menyelidiki lebih lanjut kasus ini untuk mengkaji kemungkinan pelanggaran norma ketenagakerjaan lainnya. Salah satu yang menjadi fokus adalah pengakuan Hebben Tarnando yang belum menerima gaji.
Selain itu, Kemenaker juga akan menyelidiki dugaan pelanggaran lain yang mungkin terjadi di PT Duta Palma. Hasil investigasi akan menentukan jenis dan beratnya sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan.
Kajian Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan
Tim investigasi Kemenaker akan memeriksa secara detail apakah PT Duta Palma telah melanggar norma ketenagakerjaan lainnya. Selain penahanan ijazah dan dugaan tunggakan gaji, aspek lain seperti jam kerja, kondisi kerja, dan kesejahteraan pekerja juga akan dikaji.
Hasil kajian tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menentukan sanksi yang pantas diberikan kepada PT Duta Palma. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, denda, hingga pencabutan izin usaha.
Kasus penahanan ijazah yang dialami Hebben Tarnando menjadi sorotan publik dan menunjukkan pentingnya perlindungan pekerja di Indonesia. Langkah tegas Kemenaker dalam memanggil PT Duta Palma dan memberikan pendampingan hukum kepada korban diharapkan dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Ketegasan ini juga diharapkan dapat mencegah praktik-praktik eksploitasi tenaga kerja yang merugikan para pekerja. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik di Indonesia.
