Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Langkah terbaru yang diambil adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berpengalaman di bidang kepemiluan.
Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat pendidikan pemilu bagi masyarakat, serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggara pemilu. Hal ini sejalan dengan komitmen KPU untuk menghadirkan pemilu yang lebih demokratis dan transparan.
Penguatan Pengawasan Pemilu melalui Kolaborasi dengan LSM
Empat LSM yang bermitra dengan KPU ini adalah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Perisai Demokrasi Bangsa (PDB), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), dan Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD).
Keempat LSM ini telah lama aktif dalam berbagai kegiatan kepemiluan, baik melalui program pendidikan pemilih maupun pengawasan dan kritik terhadap penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu.
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menekankan pentingnya kolaborasi ini dalam mengawal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Lebih dari Sekadar MoU: Menciptakan Pemilu yang Berkualitas
KPU telah menjalin kerja sama dengan ratusan lembaga lain. Namun, KPU tetap membuka pintu bagi siapa pun yang ingin berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia.
Afifuddin menyatakan bahwa semua pihak yang memiliki komitmen serupa sangat diapresiasi. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia.
Meskipun tahapan pemungutan suara telah selesai, masih banyak tugas yang perlu dilakukan, termasuk pendidikan pemilih dan revisi Undang-Undang Pemilu.
Meningkatkan Partisipasi Pemilih dan Penguatan Penyelenggara
MoU ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai program konkret. Program-program tersebut akan difokuskan pada penguatan jajaran penyelenggara pemilu.
Selain itu, program-program ini juga akan bertujuan untuk menganalisis partisipasi pemilu dan pilkada, sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkannya.
Menatap Masa Depan: Pendidikan Pemilih dan Revisi UU Pemilu
Afifuddin mengungkapkan bahwa pendidikan pemilih tetap menjadi fokus utama pasca pemilihan. Hal ini penting untuk memastikan kesuksesan pemilu di masa mendatang.
Revisi Undang-Undang Pemilu juga menjadi agenda penting yang memerlukan pengawalan dan diskusi intensif. Kolaborasi dengan LSM dinilai krusial dalam proses ini.
Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan pendidikan pemilih dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu akan semakin optimal. Kerja sama antara KPU dan LSM ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat.
Kolaborasi ini bukan sekadar penandatanganan MoU semata, tetapi merupakan komitmen bersama untuk membangun demokrasi Indonesia yang lebih baik. KPU berharap kerja sama ini akan menghasilkan program-program inovatif yang berdampak signifikan bagi peningkatan kualitas pemilu di Indonesia.
Ke depannya, KPU akan terus berupaya menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang demokratis, adil, dan jujur. Partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.
