Jumat, 11 Juli 2024 menjadi hari yang ramai dengan berbagai peristiwa politik di Indonesia. Kantor Berita ANTARA mencatat sejumlah kejadian penting, mulai dari prestasi Kopasgat hingga polemik revisi KUHAP. Berikut rangkuman berita-berita pilihan yang perlu Anda ketahui.
Berbagai peristiwa menarik ini menunjukkan dinamika politik dan perkembangan terkini di Indonesia. Dari capaian prestasi militer hingga isu-isu hukum dan kebijakan pemerintah, semuanya memiliki implikasi penting bagi masyarakat.
Kopasgat: Pelopor Wingsuit Indonesia dan Partisipasi di Angkasa Yudha
Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU berhasil meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
Mereka dinobatkan sebagai pelopor pasukan penerjun wingsuit pertama di Indonesia. Penghargaan ini diberikan di Lapangan Tembak Djamsuri Kopasgat TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Direktur Operasional MURI, Yusuf Ngadri, secara resmi menyatakan pengakuan tersebut. Kopasgat mencetak rekor sebagai satuan pertama yang memiliki regu terjun wingsuit di Indonesia.
Lebih lanjut, Komandan Kopasgat, Marsma TNI Deny Muis, memastikan keterlibatan pasukan Wingsuit Kopasgat dalam latihan puncak TNI AU Angkasa Yudha 2025.
Partisipasi ini menandakan peran penting pasukan Wingsuit dalam kemampuan tempur TNI AU. Kemampuan mereka akan diuji dan ditunjukkan dalam latihan berskala besar tersebut.
Diplomasi Budaya dan Politik: Tari Pacu Jalur di Champs-Élysées
Kontingen TNI berkolaborasi dengan tentara Prancis dalam sebuah pertunjukan Tari Pacu Jalur di Champs-Élysées, Paris.
Pertunjukan ini menjadi pemandangan unik dan menarik perhatian. Acara ini diselenggarakan di sela-sela latihan parade untuk perayaan Bastille Day pada 14 Juli mendatang.
Kerjasama ini tidak hanya memperlihatkan kemampuan seni budaya Indonesia. Ini juga menjadi contoh nyata diplomasi budaya yang mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis.
Atraksi budaya ini sekaligus menjadi ajang promosi budaya Indonesia di kancah internasional. Hal ini turut meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia.
Klarifikasi Istana dan Revisi KUHAP: Isu Ekonomi dan Hukum
Istana Negara membantah adanya kaitan antara tarif resiprokal 32 persen yang dikenakan AS terhadap Indonesia dengan keanggotaan Indonesia di BRICS.
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berlaku untuk 21 negara, bukan hanya Indonesia. Ini menunjukkan bahwa isu tarif tersebut bersifat umum, bukan spesifik ditujukan kepada Indonesia.
Sementara itu, Komisi III DPR RI menegaskan kesepakatan untuk tidak membahas ketentuan penyadapan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kesepakatan ini tercapai dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah pada 10 Juli. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dalam proses revisi KUHAP.
Kejadian-kejadian ini memberikan gambaran beragam tentang dinamika Indonesia di kancah nasional dan internasional. Dari prestasi militer hingga isu ekonomi dan hukum, semuanya menunjukkan perkembangan yang patut diperhatikan.
Kombinasi prestasi, diplomasi, dan klarifikasi kebijakan pemerintah menunjukkan keragaman peristiwa yang membentuk narasi Indonesia di hari tersebut.
