Indonesia tengah berjuang keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap), sebuah tantangan yang menghalangi banyak negara berkembang untuk mencapai status negara maju. Salah satu kunci untuk mengatasi hal ini, menurut Anggota Ombudsman Hery Susanto, adalah transformasi birokrasi yang efektif dan menyeluruh.
Hery menekankan peran krusial birokrasi dalam pembangunan nasional. Kinerjanya yang optimal akan sangat menentukan keberhasilan Indonesia dalam mencapai cita-cita pembangunannya.
Transformasi Birokrasi: Kunci Bebas dari Jebakan Kelas Menengah
Dalam sebuah acara peluncuran buku di Jakarta, Hery memaparkan pentingnya reformasi birokrasi. Buku berjudul “Transformasi Birokrasi Keluar dari Jebakan Middle Income Trap” menjadi fokus diskusi.
Buku tersebut, hasil kolaborasi pemikiran dari seminar nasional MN KAHMI, menawarkan berbagai gagasan dan analisis komprehensif untuk mendorong transformasi yang efektif. Ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi Indonesia untuk mengatasi permasalahan jebakan kelas menengah.
Peran Birokrasi dalam Mewujudkan Cita-Cita Pembangunan Nasional (Astacita)
Hery menyatakan bahwa birokrasi harus mampu mendukung pencapaian Astacita Presiden RI, yaitu delapan cita-cita pembangunan nasional. Hal ini membutuhkan perubahan mendasar dalam cara kerja dan kinerja birokrasi.
Ombudsman berkomitmen untuk menindaklanjuti gagasan-gagasan dalam buku tersebut secara menyeluruh dan terintegrasi. Transformasi birokrasi yang komprehensif menjadi kunci keberhasilan.
Konsep Eptahelix: Kolaborasi Tujuh Pilar untuk Pelayanan Publik
Hery juga memperkenalkan konsep *eptahelix*, sebuah pengembangan dari konsep *pentahelix*. Konsep ini melibatkan tujuh unsur dalam sistem pelayanan publik.
Tujuh unsur tersebut terdiri dari: pemerintah pusat dan daerah, DPR RI/DPRD, kelompok bisnis, akademisi, pers, masyarakat, dan Ombudsman sebagai pengawas. Kolaborasi yang kuat antar unsur ini sangat penting.
- Pemerintah berperan sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan.
- DPR/DPRD berfungsi sebagai pengawas dan pengarah kebijakan.
- Kelompok bisnis sebagai penyedia barang dan jasa.
- Akademisi sebagai penyedia riset dan inovasi.
- Pers sebagai penyebar informasi dan pengawas.
- Masyarakat sebagai penerima manfaat dan pengguna layanan.
- Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik.
Dengan kolaborasi yang efektif, diharapkan pelayanan publik akan lebih optimal dan berkontribusi pada kemajuan negara.
Sekjen MN KAHMI, Syamsul Qomar, turut menekankan pentingnya perbaikan tata kelola birokrasi dari pusat hingga daerah. Transformasi birokrasi menjadi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang menghambat kemajuan Indonesia.
Jebakan kelas menengah ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat, pendapatan per kapita yang stagnan, dan standar hidup masyarakat yang tidak meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, transformasi birokrasi yang komprehensif menjadi sangat penting.
Melalui buku “Transformasi Birokrasi Keluar dari Jebakan Middle Income Trap” dan konsep *eptahelix*, diharapkan Indonesia dapat menemukan jalan keluar dari jebakan kelas menengah dan mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan Astacita.
Transformasi birokrasi tidak hanya sekadar perubahan struktural, tetapi juga perubahan mindset dan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan komitmen dan kolaborasi semua pihak, Indonesia optimistis dapat keluar dari jebakan ini dan mencapai kesejahteraan yang merata.
