Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) menjadi sorotan penting dalam upaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan, menekankan hal ini dalam kunjungannya ke Makassar.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan optimalisasi pengelolaan BMN dan kontribusinya terhadap PNBP. Wamenhan memimpin pertemuan Satgas Penatausahaan Pemanfaatan BMN Kemhan dan TNI Sesi II TA 2025.
Pentingnya Penatausahaan BMN untuk Meningkatkan PNBP
Wamenhan Donny Ermawan menegaskan pentingnya penatausahaan dan pemanfaatan BMN yang optimal. Hal ini merupakan langkah krusial dalam meningkatkan PNBP.
Ia menekankan perlunya pengelolaan dan pencatatan pemanfaatan BMN sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Pertemuan di Makassar menjadi wadah untuk mengingatkan kembali para Satgas akan tanggung jawab mereka.
Dukungan Pangdam XIV/Hasanuddin terhadap Optimalisasi BMN
Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Windiyatno, menyambut baik kunjungan Wamenhan dan timnya. Ia menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan BMN.
Mayjen Windiyatno melihat kegiatan penatausahaan pemanfaatan BMN sebagai langkah strategis untuk meningkatkan PNBP. Hal ini sejalan dengan upaya untuk memaksimalkan aset negara demi kepentingan pembangunan dan pelayanan publik.
Langkah Konkret Optimalisasi Pemanfaatan BMN
Kehadiran Tim Satgas Penatausahaan Pemanfaatan BMN dan Tim II Satgas Tindak Lanjut PNBP diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan BMN. Targetnya adalah peningkatan PNBP yang signifikan.
Pangdam XIV/Hasanuddin mengimbau para pejabat yang membidangi BMN untuk memberikan dukungan penuh. Dukungan ini meliputi penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Satgas.
Informasi yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk mempercepat proses dan memastikan efektivitas program. Kerjasama yang erat antar instansi menjadi kunci keberhasilan program ini.
Dengan demikian, peningkatan PNBP yang dihasilkan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program publik lainnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMN juga harus dijaga.
Pertemuan di Makassar bukan hanya sekadar pertemuan rutin, tetapi merupakan upaya strategis pemerintah dalam mengelola aset negara secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program ini akan berdampak positif bagi perekonomian nasional dan pembangunan di Indonesia.
