Pemerintah pusat berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah berbasis data. Hal ini dilakukan melalui pembekalan strategis yang diberikan kepada para kepala daerah. Salah satu penerima pembekalan tersebut adalah Bupati Indramayu, Lucky Hakim.
Pembekalan yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepala daerah dalam menerapkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Penerapan prinsip ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Pentingnya Kebijakan Berbasis Bukti dalam Pembangunan Daerah
Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, menekankan pentingnya penggunaan data terukur dalam setiap pengambilan kebijakan. Kebijakan yang didasarkan pada data yang valid akan lebih efektif dan akuntabel.
Penggunaan *evidence-based policy* bukan hanya meningkatkan efektivitas, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Hal ini dicapai dengan menjadikan hasil riset sebagai dasar pengambilan keputusan.
Peran BSKDN dalam Mendukung Kebijakan Berbasis Bukti
BSKDN memiliki peran strategis dalam merumuskan, menyusun, dan merekomendasikan kebijakan pemerintahan dalam negeri. Lembaga ini mengumpulkan hasil penelitian dari berbagai sumber dan merangkumnya menjadi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah.
Meskipun menghadapi keterbatasan kapasitas lembaga penelitian, BSKDN mengembangkan pendekatan alternatif. Pendekatan ini antara lain melalui penyusunan berbagai indeks dan penguatan data lokal.
Indeks-Indeks yang Dikembangkan BSKDN
BSKDN telah menginisiasi beberapa indeks penting untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah. Indeks-indeks ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi daerah.
- Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPD) menilai aspek tata kelola pemerintahan secara umum.
- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) memantau pengelolaan keuangan daerah.
- Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) menilai kinerja dan kualitas kepemimpinan kepala daerah.
- Indeks Inovasi Daerah (IID) mengukur inovasi dan kreativitas pemerintahan daerah.
Indeks-indeks ini membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka. Dengan demikian, kebijakan yang disusun dapat lebih tepat sasaran.
Komitmen Bupati Indramayu Terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyambut baik pembekalan tersebut. Beliau berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Indramayu.
Lucky Hakim menyatakan bahwa pembekalan ini akan menjadi bekal berharga dalam membangun Indramayu. Ia berharap dapat menerapkan *evidence-based policy* untuk kemajuan daerahnya.
Pembekalan yang diberikan BSKDN kepada Bupati Indramayu merupakan langkah penting dalam mendorong pemerintahan daerah yang lebih baik. Dengan mengadopsi *evidence-based policy*, diharapkan pemerintahan daerah dapat lebih efektif dan akuntabel dalam melayani masyarakat. Keberhasilan penerapan *evidence-based policy* di Indramayu dan daerah lainnya akan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi indeks-indeks yang dikembangkan oleh BSKDN juga sangat krusial untuk memastikan efektivitas kebijakan dan penyesuaian strategi ke depan.
