Jumat, 11 Juli 2024 menjadi hari yang cukup ramai dengan berbagai peristiwa politik yang diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA. Dari prestasi membanggakan Kopasgat hingga klarifikasi Istana terkait tarif impor, berikut rangkuman berita-berita penting yang perlu Anda ketahui.
Berita-berita ini tidak hanya menyoroti pencapaian lembaga negara, tetapi juga menyajikan dinamika politik dalam negeri dan hubungan internasional. Informasi-informasi yang disajikan dihimpun langsung dari sumber terpercaya dan bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pembaca.
Kopasgat: Pelopor Wingsuit Indonesia dan Partisipasinya di Angkasa Yudha
Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) secara resmi mengakui Kopasgat sebagai pelopor pasukan penerjun wingsuit pertama di Indonesia.
Pengakuan ini diberikan langsung oleh Direktur Operasional MURI, Yusuf Ngadri, di Lapangan Tembak Djamsuri Kopasgat TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Keberhasilan ini semakin diperkuat dengan rencana partisipasi pasukan wingsuit Kopasgat dalam latihan puncak TNI AU Angkasa Yudha 2025. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Komandan Kopasgat, Marsma TNI Deny Muis.
Keikutsertaan pasukan wingsuit dalam Angkasa Yudha menandakan kesiapan dan profesionalisme tinggi Kopasgat dalam menjalankan tugasnya.
Diplomasi Budaya: TNI dan Tentara Prancis Tampil Kompak dengan Tari Pacu Jalur
Suasana hangat tercipta di tengah kesibukan latihan parade Bastille Day di Champs-Élysées, Paris. Kontingen Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan tentara Prancis berkolaborasi menampilkan Tari Pacu Jalur.
Penampilan kolaboratif ini menjadi bukti nyata diplomasi budaya yang mempererat hubungan Indonesia dan Prancis. Acara ini juga menunjukkan kemampuan adaptasi TNI dalam berbagai situasi.
Tarian tradisional Indonesia ini dipilih untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional di tengah perhelatan besar tersebut.
Klarifikasi Istana dan Revisi KUHAP: Isu Tarif Impor dan Penyadapan
Pemerintah memberikan klarifikasi terkait pemberlakuan tarif impor sebesar 32 persen oleh Amerika Serikat. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak terkait dengan keanggotaan Indonesia di BRICS.
Prasetyo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berlaku untuk 21 negara, bukan hanya Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.
Sementara itu, di ranah hukum, Komisi III DPR RI memastikan bahwa ketentuan mengenai penyadapan tidak akan dibahas dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan kesepakatan tersebut telah dicapai bersama pemerintah pada pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Berbagai peristiwa yang terjadi pada Jumat lalu menunjukkan dinamika Indonesia dalam berbagai aspek, dari prestasi di bidang militer hingga dinamika politik dan hukum. Semoga informasi ini memberikan gambaran yang komprehensif dan bermanfaat bagi pembaca.
