Partisipasi masyarakat memegang peran krusial dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Otok Kuswandaru. Perubahan paradigma pelayanan publik, dari berorientasi prosedur ke berorientasi manusia, semakin menggarisbawahi pentingnya melibatkan masyarakat secara aktif.
Layanan publik yang berpusat pada manusia harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci untuk perbaikan yang berkelanjutan. Hal ini dibahas dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) di Subang, Jawa Barat.
Pergeseran Paradigma Pelayanan Publik yang Berorientasi Manusia
Pelayanan publik kini bukan hanya soal administrasi, melainkan tentang kehadiran negara yang dirasakan masyarakat. Layanan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi tujuan utama.
KemenPANRB mendorong instansi pemerintah untuk memahami dan mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung. Tujuannya adalah memperbaiki sistem pelayanan agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
FKP terbukti menjadi instrumen efektif untuk menjaring partisipasi masyarakat. FKP membantu dalam pengembangan kebijakan layanan yang lebih berorientasi pada kebutuhan manusia.
Pentingnya Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam Peningkatan Pelayanan Publik
Anggota Komisi II DPR RI, Ateng Sutisna, sepakat bahwa FKP merupakan sarana konsolidasi penting. Forum ini memfasilitasi diskusi yang mengakomodasi keluhan masyarakat dan meningkatkan pemahaman pejabat publik.
Ateng menyoroti tiga poin penting untuk peningkatan pelayanan publik. Ketiga poin tersebut adalah regulasi yang tepat, penempatan SDM yang sesuai, dan penguatan peran pelayan publik.
Menurut laporan World Bank, kualitas layanan publik tidak hanya diukur secara kuantitatif. Kualitas layanan juga dilihat dari seberapa besar masyarakat merasa dihargai, dipahami, dan dilibatkan.
Komitmen Pemerintah Daerah Subang dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif
Pemerintah Kabupaten Subang telah menunjukkan komitmennya melibatkan masyarakat secara aktif. Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, menilai FKP sebagai strategi nyata untuk tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Pemkab Subang secara terbuka menerima kritik dan saran melalui media sosial. Semua aduan akan ditindaklanjuti maksimal dalam waktu 24 jam.
Hal ini merupakan upaya untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan responsif di Kabupaten Subang. Komitmen ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang berpusat pada manusia.
Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi layanan publik, diharapkan kualitas pelayanan publik di Indonesia akan terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya sekadar masukan, tetapi merupakan kunci untuk menciptakan layanan yang benar-benar relevan dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan transparan.
